H. Retno Juarno: Pilkades Banyu Asih Masih Lama, tapi Suasana Politik Sudah Memanas

Spread the love

KABUPATEN TANGERANG – Isu miring kembali beredar terkait kinerja Pemerintah Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan anggaran desa dinilai sebagai manuver politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ketua LSM Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi Tangerang Raya (KOMPAK-TRB), H. Retno Juarno, menilai isu tersebut sengaja dihembuskan pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik.

“Ini fenomena yang cukup mengherankan. Pilkades masih lama, tetapi nuansa politik sudah memanas. Bahkan muncul tudingan pemerintah desa tidak transparan terkait laporan realisasi APBDes 2024. Itu sangat berlebihan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2025).

Soroti Pemberitaan Sepihak

Retno menyoroti salah satu pemberitaan di media online yang berjudul “Kejaksaan Diminta Tindak Tegas Dugaan Korupsi Dana Desa Banyu Asih Tangerang”. Menurutnya, informasi dalam pemberitaan tersebut terkesan tidak berimbang.

“Sangat mungkin penulis hanya menggali informasi dari satu narasumber, yakni Saudara Sutarmu, warga setempat yang diketahui merupakan pendukung salah satu bakal calon kepala desa,” ujarnya.

 

Retno menegaskan bahwa laporan realisasi APBDes 2024 telah diunggah pada website desa versi terbaru, serta melalui proses pemeriksaan berjenjang oleh kecamatan, Inspektorat, dan pendamping desa.

“Jika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan RAB, tentu SPJ/LPJ tidak akan disetujui oleh pihak kecamatan maupun Inspektorat,” tegasnya.

 

Pemerintah Desa Bantah Tidak Transparan

Kepala Desa Banyu Asih, Ahmad Hariri, menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan tanpa konfirmasi kepada pihak pemerintah desa.

“Sampai sekarang, tidak pernah ada wartawan dari media tersebut yang mengonfirmasi saya soal laporan realisasi dan penyerapan APBDes 2024,” katanya.

 

Hariri menjelaskan bahwa program yang disorot dalam pemberitaan, seperti Program Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp60.510.000, telah direalisasikan dan dilengkapi dokumentasi. Program tersebut juga telah melalui monitoring dan evaluasi oleh kecamatan dan Inspektorat.

 

Terkait isu Dana Pemeliharaan Sampah Desa/Pemukiman, Hariri menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan gerobak sampah serta biaya operasional petugas kebersihan desa, bukan untuk “Pengadaan Bank Sampah dan fasilitas pendukung senilai Rp70.839.000” seperti diberitakan.

 

Ia juga meluruskan informasi mengenai program bantuan perikanan yang disebut telah terealisasi sesuai daftar Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

“Bantuan masih berjalan. Jika ada kolam yang terlihat kosong, itu wajar karena sebagian sudah panen dan belum diisi kembali,” jelasnya.

 

Hariri mengimbau agar masyarakat maupun pihak media mengonfirmasi langsung kepada KPM jika membutuhkan informasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

 

“Kami selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Rekan media adalah mitra kami dalam pengawasan pembangunan desa,” ucapnya.

 

Penerima Bantuan Tegaskan Program Berjalan

Sejumlah penerima manfaat mengakui bahwa program pemberdayaan desa berjalan dan memberikan manfaat.

 

Jamal, salah satu penerima bantuan ternak kambing, menyampaikan bahwa program tersebut telah berkembang dan hasilnya sudah bergulir ke kelompok lain.

“Alhamdulillah, bantuan pengembangbiakan kambing sudah kami terima dan hasilnya sudah berkembang. Programnya berjalan baik,” ujarnya.

 

Hal senada disampaikan Sanian, penerima bantuan budidaya ikan lele. Ia mengaku telah menerima 2.000 bibit lele dan pakan, bahkan sudah tiga kali panen.

“Sekarang sedikit terhambat karena harga pakan naik dan harga jual menurun, jadi beberapa kolam belum terisi,” jelasnya.

 

Sanian menegaskan bahwa tudingan miring terhadap program pemberdayaan tidak benar.

“Saya penerima langsung. Programnya ada dan berjalan,” tegasnya.

 

Warga Minta Situasi Tidak Dipanaskan

Menanggapi mulai memanasnya suasana jelang Pilkades 2027, warga mengimbau agar masyarakat tetap fokus mendukung program pembangunan desa.

“Pilkades masih jauh. Lebih baik kita dukung program pembangunan dulu. Soal Pilkades, nanti ada waktunya sendiri,” ujar Jamal.

 

 

(Yanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *